Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso M menjelaskan, pembangunan monorel di ibu kota yang diresmikan 16 Okteober 2013 lalu menghadapi persoalan. Adapun, persoalan timbul karena PT Jakarta Monorail selaku pemegang konsesi dan investor meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorel dan sekitarnya secara gratis.
"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf nggak mau. Kalau nggak minta gratis sebetulnya sudah jalan," kata Andi saat seminar dan workshop transportasi di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).
Bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail, namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.
"Aset nggak bisa diberi tapi bisa pinjam pakai, nggak ada yang gratis. Mau menabrak aturan?" sebutnya.
Andi mengakui, skema pembiayaan monorel ini juga menjadi persoalan. Hingga kini, Jakarta Monorail belum menuntaskan skim pembiayaan untuk proyek monorel dalam kota, sehingga Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI dan Jakarta monorail belum dilakukan.
"PKS belum. Gubernur masih hati-hati," jelasnya.Next
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
