Dahlan mengatakan, saat ini dia meminta direksi Pertamina dan PLN untuk menyelesaikan kesepakatan jual-beli listrik panas bumi dalam waktu seminggu.
Mantan bos PLN ini menilai, ego antar dua BUMN tersebut sangat tinggi, sehingga membuat kepentingan negara di dalam penyediaan listrik jadi terganggu.
"Kendalanya adalah penyakit mewabah di Indo. Ego sektoral. Direksi Pertamina, PLN betul. Keduanya pertahankan benarnya sendiri, jadi negara yang tersandera," kata Dahlan usai rapim BUMN di kantor pusat PT Reindo, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Dahlan memberi tugas kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu ke depan. Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.
"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli. Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, B, C. Caranya terserah," jelasnya.
Bila dalam 1 minggu ke depan tidak ada kepastian tanda tangan jual-beli ini, Dahlan akan menjatuhkan sanksi kepada direksi kedua BUMN energi tersebut.
"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu nggak ada, maka akan ada sanksinya," terangnya.
Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi, pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.
"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina. Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak masuk akal karena kemampuan ada, barang ada, penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang se-Indonesia," paparnya.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
