"Program SMP BBM dengan RFID kalau molor itu yang rugi bukan Pertamina atau Inti, tetapi negara," tegas Wakil Ketua Komite Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa ditemui detikFinance di Kantornya Jalan Kapten P. Tendean, Senin (14/4/2014).
Pasalnya, sudah banyak indikasi jika BBM subsidi ini banyak yang disalahgunakan, mulai dari dilarikan ke industri bahkan diselundupkan.
"Pernah ada data dari Rp 200 triliun itu (subsidi BBM) yang disalahgunakan mencapai 30%. Contohnya saja dari tangkapan Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas," ungkapnya.
Fanshurullah mengungkapkan, RFID sebenarnya dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. "Dengan RFID, penyaluran BBM subsidi dapat dihitung dari titik serah terakhir yakni di nozel SPBU. Kalau saat ini kan masih di depot BBM Pertamina, tapi kalau untuk SPN dan AKR Corporindo yang menyalurkan BBM subsidi sudah menggunakan IT yang terhubung langsung ke server BPH Migas dan Kementerian Keuangan," jelasnya.
Sebelumnya, Fanshurullah mengungkapkan bahwa program RFID memang tertunda hingga Mei tahun depan. Alasannya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat PT Inti (Persero) selaku pelaksana proyek ini kesulitan.
"Ya alasannya karena kurs dolar yang berakibat naiknya biaya pengadaan peralatan yang sebagian besar impor. Katanya impornya dari Tiongkok dan Korea," kata Fanshurullah.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
