Sejumlah Nama Muncul Sebagai Calon Menteri Jokowi, Bagaimana Integritasnya?

Jakarta -Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang ketujuh. Dalam waktu dekat, duet ini akan menunjuk orang-orang yang akan mengisi posisi menteri di kabinet.

Sejumlah nama dikabarkan akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Nama-nama yang terkait dengan ekonomi antara lain adalah Darmin Nasution (eks Gubernur Bank Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Direktur Pelaksana Bank Dunia/mantan Menteri Keuangan), RJ Lino (Direktur Utama PT Pelindo II), Ignasius Jonan (Dirut PT KAI), Rusdi Kirana (pendiri Lion Group), Jhonny Darmawan (eks Presiden Direktur Toyota Astra Motor), dan Sudhamek AWS (CEO Garuda Food).


Juniman, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII), menilai nama-nama tersebut cukup layak mengisi posisi menteri karena memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang masing-masing.


Namun, beberapa nama berpotensi mendapatkan penolakan politik. Misalnya Sri Mulyani, yang terkait dengan kasus Bank Century. Lalu ada beberapa nama bos perusahaan, yang jika terpilih menjadi menteri bisa dianggap memiliki konflik kepentingan.


Menurut Juniman, kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, jika memang benar nama-nama itu yang akan menjadi menteri maka sudah lolos dari 'seleksi' oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pihak Jokowi-JK memang menyerahkan nama-nama calon menteri ke 2 institusi tersebut untuk memastikan rekam jejak masing-masing individu.


"Sebelumnya kan sudah dipastikan oleh KPK dan PPATK, apakah nama-nama itu clear atau tidak. Kalau memang nama-nama itu yang lolos, maka sebenarnya sudah tidak ada masalah," tutur Juniman kepada detikFinance, Selasa (21/10/2014).


'Kebersihan' kabinet, lanjut Juniman, memang suatu hal yang penting. Masalah inilah yang menggangu kinerja pemerintah di periode sebelumnya, di mana ada menteri yang tersangkut kasus hukum.


"Ini adalah yang pertama, KPK dan PPATK dilibatkan dalam seleksi menteri. Jokowi-JK memang harus memilih menteri yang tidak bermasalah, karena ini yang sering membelit di pemerintahan sebelumnya," tegas Juniman.


(hds/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!