Menurut Andrinof, dalam proyek ini pihak pemrakarsa meminta konsesi lahan untuk membangun area hunian ekslusif dan industri. Pemberian konsesi lahan seperti ini bisa memicu melonjaknya harga-harga tanah dan properti sehingga makin mempersulit kepemilikan hunian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kenapa JSS ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan? Kita nggak boleh buat proyek fisik yang justru membuat backlog rumah bisa capai 20-25 juta unit," kata Adrinof dalam acara diskusi perumahan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).
Penguasaan lahan, kata Adrinof, sangat diperlukan oleh pemrakarsa JSS karena pendapatan dari lalu lintas kendaraan yang lewat di atas jembatan kurang layak secara bisnis. Alhasil pemrakarsa meminta alokasi konsesi penguasaaan lahan.
Konsep penguasaan lahan seperti ini harus dihindari karena kepemilikan lahan oleh negara harus dipakai untuk kepentingan masyarakat umum bukan diberikan secara ekslusif untuk kepentingan bisnis yang memiliki sedikit dampak sosial.
"Kalau konsesi lahan membuat harga rumah melonjak," jelasnya.
Selain itu, tambah Andrinof, penundaan JSS juga memberi kesempatan bagi sektor maritim untuk berkembang. Pemerintah akan mengembangan dermaga baik di sisi Merak maupun Bakauheni.
"Kita ingin memperbaiki dermaga. Ada yang ingin biarkan layanan publik buruk sehingga munculkan peluang bisnis. Itu kan nggak etis," tegasnya.
(feb/hds)
