Jadi, sedang dirancang peraturan pemerintah (PP), yang mengatur pembayaran pensiun PNS akan dilakukan di depan secara sekaligus, dengan jumlah yang besar.
Tujuan aturan ini, untuk mengurangi beban anggaran negara yang terus tergerus oleh uang pensiun PNS. Jadi nanti akan ada iuran yang diambil dari gaji PNS untuk tabungan pensiun. Uang ini akan dikelola oleh sebuah lembaga dana pensiun.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengakui, anggaran pensiun PNS menjadi risiko anggaran yang dihadapi oleh pemerintah.
"Singkatnya begini, pensiun jadi risiko fiskal adalah karena bebannya yang sudah cukup besar. Setiap tahun sekitar Rp 80-90 triliun," jelas Askolani kepada detikFinance, Senin (23/3/2015).
Askolani mengatakan, anggaran pensiun PNS ini tiap tahun akan bertambah dan makin membebani anggaran. Belum lagi, kenaikan gaji PNS tiap tahun membuat uang pensiun juga otomatis bertambah.
"Jadi kalau ada penambahan, maka akan ada risiko fiskal dalam APBN," jelas Askolani.Next
(dnl/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
