Ketua Umum Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Gemilang Tarigan mengatakan, aksi mogok ini dilakukan karena Pelindo II akan melakukan monopoli bisnis di pelabuhan dengan membentuk 21 anak perusahaan baru.
"Kita setop hari ini karena BUMN yaitu PT Pelindo II melakukan monopoli sistem. Bahkan mereka membentuk 21 anak perusahaan yang mereka bangun mulai dari bisnis pengapalan, pengurusan dokumen, dan tracking yang digarap mereka. Ini membuat perusahaan swasta yang kecil-kecil itu bersaing dengan perusahaan negara yang besar sehingga dibunuhlah kami oleh mereka," kata Gemilang saat melakukan jumpa pers di Perkantoran Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (3/6/2013).
Ia pun menganggap Pelindo II sudah melanggar UU No. 19/2003. Dalam Undang-undang itu dikatakan, BUMN berkewajiban untuk membantu sektor usaha kecil dan koperasi. Saat ini dengan dibentuknya 21 anak perusahaan, PT Pelindo seperti ingin menyingkirkan sektor swasta penyedia jasa pelabuhan.
"Perusahaan BUMN itu jangan sampai masuk terlalu dalam mereka karena sudah tertera di UU No 19/2003. BUMN itu berkewajiban untuk membantu usaha ekonomi lemah dan koperasi. Seharusnya mereka (Pelindo) menyediakan alat bongkar muat yang saat ini sangat minim. Bayangkan 6 jam kami menunggu supaya kran itu bergerak. Belum lagi pungli akibat keterlambatan ini," katanya.
Selain penyediaan infrastruktur operasional bongkar muat yang minim, pihaknya juga mengkritik banyaknya jalan yang kondisinya rusak. Padahal 70% proyek bongkar muat barang nasional ada di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kondisi jalan juga sangat buruk, seharusnya terdapat 3 jalur, ini satu jalur dan berlubang juga sehingga macet total. Tanjung Priok itu membawa devisa yang banyak karena 70% bongkar muat barang nasional itu ada di Tanjung Priok. Kembalikan Pelindo ke dalam habitatnya," cetusnya.
(wij/dnl)
