"Utang PLN saat ini sudah Rp 210 triliun, ini akan menguncang PLN dan bisa terancam default (gagal bayar)," kata Jero dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR terkait pembahasan subsidi listrik Rancangan APBN Perubahan 2013, Selasa (4/6/2013).
Untuk menyelamatkan PLN dari risiko gagal bayar, kata Jero, diharapkan dalam penyusunan RAPBN-P 2013, DPR khususnya Komisi VII dapat menyetujui marjin usaha PLN sebesar 7%.
"Agar PLN terlepas dari ancaman default dan PLN bisa membayar utangnya, diharapkan PLN diberikan marjin usaha sebesar 7%," ucapnya.
"Untuk itu dengan kerendahan hati, saya mohon margin usaha 7% disetujui. Dan ini juga akan menyangkut pelayanan pemerintah dalam menjalankan roda perlistrikan," tandasnya.
Saat ini pemerintah mengajukan biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik naik dari Rp 1.163/kwh menjadi Rp 1.198/kwh. Atau total tahun ini diusulkan naik dari Rp 212,07 triliun menjadi Rp 224,79 triliun.
Tarif tenaga listrik dalam RAPBN P 2013 rata-rata Rp 813/kwh, margin usaha diusulkan 7%, sedangkan subsidi listrik berjalan diusulkan naik dari Rp 78,63 triliun menjadi Rp 87,24 triliun sehingga subsidi listrik total diusulan Rp 80,94 triliun naik menjadi Rp 99,98 triliun termasuk kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun-tahun sebelumnya dan carry over.
(rrd/dnl)
