"Setidaknya ada dua arus perkembangan pokok dengan implikasi yang sekarang belum tuntas, yakni kelambatan ekonomi dunia yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas ekspor, serta ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar (likuiditas global)," ungkap Boediono saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin (26/8/2013).
Boediono mengingatkan pada dua situasi arus perekonomian dunia yang patut diwaspadai Indonesia. Kedua situasi tersebut diantaranya pelambatan arus ekonomi dunia dan likuiditas global yang mulai mengetat.
"Ini masalah bersama dan bukan hanya dialami Indonesia," katanya.
Menurutnya, perlambatan ekonomi dunia saat ini juga dirasakan semua negara, Indonesia pun juga terkena dampaknya. Dulu negara-negara seperti Rusia, Brazil, India, China dan Afrika Selatan dianggap sebagai negara penggerak perekonomian dunia. Namun saat ini, negara-negara tersebut juga terkena dampaknya atau keadaannya sama saja dengan negara lain.
"Dampak langsung yang dialami Indonesia adalah harga komoditi ekspor turun dan penerimaan ekspor kita turun. Beberapa daerah yang menggantungkan diri dari itu, ekonominya juga melambat. Arus perlambatan ekonomi dunia ini sampai saat ini belum ada tanda-tanda membaik," katanya.
Boediono mengatakan dahulu lebih gampang mencari proyek dari luar, namun sekarang ini kembali ke kandang masing-masing. Hal ini merupakan akibat dari perubahan kebijakan moneter di AS.
"Ini memiliki dampak luas bagi kita. Ini bukan situasi krisis tetapi perlu kewaspadaan dan langkah benar," katanya.
Ia meminta para kementerian, lembaga dan lembaga negara serta pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan mutakhir dari kebijakan moneter di negara-negara maju. Bukan hanya oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian.
"K/L juga semakin dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan mendukung empat paket pemerintah," tegas Boediono.
Mengenai perkembangan di daerah, Boediono meminta agar dua hal yakni masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan gejolak kenaikan harga pokok agar terus diperhatikan. "Kami meminta jangan sampai ada PHK dan kelola sebaik-baiknya harga kebutuhan pokok terutama masalah kenaikan harga kebutuhan," katanya.
(bgs/hen)
