Para anggota Komisi VII meminta Kementerian ESDM membuat laporan terhadap aset SKK Migas, termasuk para penjabatnya. Ini seiring dengan langkah untuk menciptakan reformasi birokrasi di tubuh instansi tersebut.
"Kesimpulan yang pertama dalam rangka reformasi birokrasi kelembagaan SKK Migas, Komisi VII meminta kepada Menteri ESDM untuk membuat laporan terhadap seluruh aset SKK Migas," ungkap Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013)
Kemudian, Komisi VII juga meminta Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yyaitu terkait dengan mekanisme anggaran SKK Migas yang harus melalui APBN.
"Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," sebutnya.
Kesimpulan selanjutnya adalah, kedua belah pihak bersama-sama akan segera menyelesaikan revisi Undang-Undang No 2/2001 tentang minyak dan gas bumi.
"Komisi VII dan Menteri ESDM bersama-sama sepakat selesaikan revisi UU No 2/2001 tentang migas, pasca pembubaran BP Migas oleh MK dalam periode ini," ujar Soetan.
(mkl/dnl)
