"Ini sejarah penting kita torehkan. Bahwa mulai 1 November 2013 beberapa hari lagi perusahaan besar menjadi milik Indonesia," kata Dahlan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Senayan Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dahlan pun memastikan bahwa setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, pasokan bahan baku akan terjamin. Juga dikatakan Dahlan, produksi Inalum yang selama ini 70% dikirim ke Jepang akan dialihkan ke Indonesia.
"Penyediaan bahan baku kontraknya diperpanjang selama 2 tahun ke depan. Kami sudah menyetujui penyediaan bahan baku selama 2 tahun. Lalu kekhawatiran 70% tidak bisa dikirim lagi ke Jepang itu juga tidak benar. Kami sudah menyetujui kontrak dalam negeri sampai 70%, nanti bisa ditambah sampai 100%," kata Dahlan.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
