Namun penandatanganan ini harus memperoleh persetujuan Komisi XI DPR terkait pencairan anggaran terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat usai menghadiri rakornas Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
"Rencana semula nanti NAA Inalum akan terjadi kesepakatan nanti sore. Hari ini persetujuan di Komisi XI dan Kemenkeu karena kemaren belum terjadi kesepakatan karena nggak kuorum. Komisi VI, VII sudah setujui. Komisi XI tinggal konfirmasi. Pagi ini mau dicobakan pertemuan Kemenkeu dan Komisi XI," ucap Hidayat.
Pasca diambil, Inalum nantinya akan menjadi BUMN baru. "Nanti kalau sudah dibayar lunas 100% milik Indonesia. Nanti jadi perseroan baru di bawah Menteri BUMN," sebutnya.
Hidayat pun berharap Komisi XI dapat segera menyetujui pencairan anggaran sebesar Rp 7 triliun guna pembelian Inalum. Apabila pemerintah terlambat menepati jadwal pembelian Inalum, maka pemerintah tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan Inalum dengan harga US$ 558 juta.
Pada kesempatan itu Hidayat menilai ketika Komisi XI tidak menyepakati eksekusi Inalum tertunda dan merugikan Indonesia karena harus membayar dengan harga pasar.
"Tinggal memberi tahu ke Jepang transfer dan penandatangannya bergeser harinya karena mereka mengikuti day by day. Tapi kita yang rugi," tegasnya.Next
(drk/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
