Peter Gontha: Birokrasi di Indonesia Itu 'Setengah Mati'

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan jika Indonesia dalam hal investasi dan perdagangan masih kalah dengan negara-negara di kawasan seperti China, India, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar.

Meskipun secara pertumbuhan ekonomi cukup stabil yang raata-rata di angka 6% per tahun, namun Indonesia masih perlu belajar dari negara-negara tersebut soal investasi dan perdagangan.


Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi Peter F. Gontha dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Perdagangan, di Hotel Sangri-La, Jakarta, Jumat (25/10/2013).


"Saya menegaskan Indonesia perlu belajar dari keberhasilan dari berbagai negara Asia maupun ASEAN dalam memajukan investasi. Mereka berhasil menarik investor untuk datang ke negara mereka," ujar dia.


Peter menjelaskan, negara-negara tersebut sudah sangat berhasil dalam hal investasi dan perdagangan karena kepastian hukum, birokrasi, dan infrastruktur di negara tersebut sudah sangat diperhatikan, berbeda dengan Indonesia yang segalanya rumit.


"Mereka bisa memberikan kepastian hukum, infrastruktur memadai, pelabuhan, jalan, tol, kereta api. Jadi investor datang investasi, semua sudah disediakan. Kalau di Indonesia harus menyediakan pelabuhan sendiri, birokrasi setengah mati, kereta api setengah mati," terangnya.


Hal lain, Peter menjelaskan, seperti di China dan Vietnam, pemerintahnya menyediakan insentif bagi para investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia.


"Adanya insentif kalau di China dan Vietnam yaitu tax holiday, konsesi pajak, zona ekonomi terpadu, zona ekonomi khusus, zona ekonomi ekspor, pergudangan, subsidi financial, tanah dengan harga murah atau cuma-cuma," paparnya.


Contoh lain, industri petrokimia di Singapura merupakan terbesar padahal penduduknya hanya 2,5 juta jiwa namun bisa membangun petrokimia yang begitu besar dan menguasai.


"Singapura menyediakan tanah dengan sewa US$ 1 dolar per tahun. Singapura buat listrik, jalan KA, pelabuhan. Ini kita harus bersama-sama melakukan ini. Kadin bersama pemerintah dan daerah untuk bisa memperjuangkan ini," kata Peter.


(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!