"Saya sudah komunikasi sama mereka (ESDM) dan saya sudah ingatkan, terserah mau RFID boleh mau apapun boleh, yang penting targetnya tercapai. Cara itu nggak penting menurut saya, yang penting lakukan apa yang bisa dilakukan di lapangan," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Seperti yang diketahui dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM, belum ada hasil yang terlihat signifikan. Tiap tahun kuota BBM bersubsidi terus jebol dan menguras anggaran negara.
Bambang tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Namun untuk menghadapi tahun 2014, Kementerian ESDM harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kuota BBM subsidi.
"Kita nggak mau terlalu rumit lah. Terserah mau cari kebijakan seperti apa. Mau konversi boleh, mau pembatasan boleh, pokoknya ujungnya saja kita lihat," sebutnya.
Komitmen dari Kementerian ESDM juga telah disampaikan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Tahun depan seperti yang sudah disampaikan ketua banggar bahwa kita harus jaga kuota di 48 juta KL, makanya harus ada subsidi tertutup. Artinya konsumsi dari pengendalian subsidi, kita juga harus pahami konsen dari pihak luar untuk subsidi kita. Kita minta KESDM untuk mengelurkan kebijakannya. Intinya kita meminta kuota 48 itu tidak jebol," paparnya.
(mkl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
