Yusuf mengatakan, tahun 2013 ini, anggaran Kementerian Perumahan hanya 0,75 dari APBN yang mana diperuntukkan bagi program pembangunan perumahan. Jumlah tersebut masih jauh dari yang diusulkan dari pelaku usaha.
"Di tahun 2013 saja anggaran Kemenpera hanya 0,75%. Jauh dengan usulan Menpera tahun 2007, jauh dari usulan REI (Real Estate Indonesia) bahkan sampai 5%," kata Yususf di acara Tasyakuran Pemberian Gelar Doktor untuknya dari Universitas Brawijaya, di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Ia mengatakan, seharusnya anggaran untuk program perumahan rakyat tidak sekecil itu karena dampaknya berpengaruh pada jumlah rumah yang dibangun dan kualitas rumah. Menurutnya, hunian layak merupakan hak bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.
"Kalau perumahan itu bobrok itu tidak layak huni pasti tidak sehat juga," katanya.
Seperti diketahui, anggaran pemerintah untuk perumahan rakyat masih kecil dibanding anggaran perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil. Anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal dipatok Rp 32 triliun untuk tahun 2014 atau naik 33% dari tahun ini yang hanya Rp 24 triliun.
Kondisi ini sangat ironis bila dibandingkan alokasi anggaran bantuan kepada rakyat bawah seperti program perumahan, program penanggulangan kemiskinan antaralain Program Keluarga Harapan (PKH).
Misalnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 untuk Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2014 hanya sebesar Rp 4,56 triliun.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
