"Saya pesimistis atas program swasembada pangan di tahun 2014. Itu hanya target politik saja dan tidak mungkin tercapai karena beberapa hal salah satunya adalah minimnya politik anggaran yang tidak keberpihakan," kata anggota komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dalam sebuah diskusi hortikultura di Gedung Dewan Pers, Kebun Sirih Jakarta, Senin (21/10/2013).
Pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Sekjen Asosiasi Hortikultura Indonesia (AHI) Ramdansyah, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, dan Kabid Hortikultura Menko Perekonomian M Syaifulloh.
Menurut Viva anggaran kementerian pertanian sebesar 1,5% dari dana APBN sangat kecil. Seperti pendidikan, masalah pangan adalah masalah penting bagi kepentingan orang banyak.
"Kenyataannya kementan adalah kementerian yang tidak masuk ke dalam 10 prioritas dengan pendanaan besar atau hanya 1,5% dari dana APBN. Tahun 2004 anggaran pertanian hanya Rp 4,5 triliun, kemudian di tahun 2006 naik Rp 6,5 triliun, Rp 7,2 triliun di tahun 2007 dan Rp 7,6 triliun di tahun 2009. Di tahun 2010 menjadi Rp 8 triliun, meningkat menjadi Rp 17,7 triliun di tahun 2011 dan 2012 lalu turun di tahun 2013 hanya Rp 16,5 triliun dan Rp 15,5 triliun di tahun 2014," tuturnya.
Menurutnya anggaran pendidikan saja mencapai 20% dari total APBN. Sehingga, lanjut Viva, target swasembada pangan sulit tercapai dengan politik anggaran yang kecil.
Ia menuturkan akibat minimnya anggaran pertanian, banyak infrastruktur pertanian yang rusak karena infrastruktur pertanian yang ada saat ini mayoritas peninggalan era Presiden Suharto masa Orde Baru.
"Akibatnya pembangunan infrastruktur pertanian kita yang terganggu. Tanaman tanpa air jelas tidak hidup. Sebagian besar infrastruktur kita warisan Orde Baru. Sehingga kondisinya sekarang banyak yang rusak," ujarnya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
