BPK sendiri siap memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini jika pemerintah membutuhkan. "Semua masukannya kita siapkan sesuai pengalaman dan temuan BPK yang berulang-ulang. Kalau (subsidi) BBM kan nggak tepat sasaran," kata Hadi di Gedung BPK, Jakarta, Senin (14/4/2014).
Anggaran subsidi BBM memang mengkhawatirkan. Hampir setiap tahun, anggaran tersebut naik. Tahun ini pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp 210,7 triliun untuk subsidi BBM.
"Harus dilihat dan harus diubah bagaimana caranya untuk mengendalikan," sebutnya.
Selain masalah subsidi BBM, BPK juga menyarankan pemerintahan baru nanti untuk mengintegrasikan semua dokumen dalam sistem online. Dengan begitu, perjalanan dokumen dapat terdeteksi dengan cepat dan akurat.
"Tantangannya itu sepanjang aliran dokumen dan aliran uangnya nggak online, kita semua susah dong. Kenapa? Untuk sampai kabupaten di Papua itu nggak gampang lho," jelas Hadi.
Sistem online, lanjut Hadi, sangat memudahkan terutama dalam aspek pengelolaan keuangan. Ini juga mampu memperkecil terjadinya penyimpangan dari setiap transaksi yang menggunakan uang negara. "Kalau online kan gampang sehingga kita bisa periksa di kantor kita," ujar Hadi.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
