Pengusaha bisa sedikit bernafas lega karena Presiden yang akrab disapa Jokowi ini akan memangkas izin yang lambat. Pelaku usaha menaruh harapan besar pada mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi diharapkan tak hanya melakukan sidak di BKPM saja.
"Saya setuju. Tapi sidak jangan hanya di BKPM saja," tutur Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Bulog dan Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur kepada detikFinance, Rabu (29/10/2014).
Natsir mengatakan, Presiden Jokowi juga harus melakukan inspeksi ke kementerian teknis terkait yang memberikan rekomendasi izin, sebelum izin prinsip diurus BKPM. Karena menurut Natsir, persoalan sebenarnya ada di kementerian teknis. Jokowi diharap tak menghilangkan kebiasaannya blusukan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Kita berharap di kementerian lain juga dilakukan penindakan, kalau tidak bagaimana memahami masalah, sama kayak dia jadi gubernur (terus blusukan)," katanya.
Natsir, mewakili pelaku usaha mengaku setuju jika Presiden Jokowi bakal membuat semua perizinan di satu pintu, yaitu hanya di BKPM saja. Sehingga, persoalan lambatnya perizinan usaha atau investasi, bisa dipangkas.
Saya setuju kalau semua perizinan diserahkan pada BKPM. Cukup, tak perlu ada rekomendasi teknis. Contohnya seperti di Kementerian Perhubungan, itu ada izin kapal bersandar, izin usaha pelayanan itu lama sekali. Cape deh," tuturnya.
Dia mencontohkan, izin yang semestinya bisa keluar dalam hitungan hari, berlarut-larut hingga rampung sampai berbulan-bulan.
"Misalnya izin itu keluar 10 hari seharusnya, ini bisa sampai 3 bulan," katanya.
(zul/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
