Latief menilai, di masanya dulu pemerintah jor-joran membantu kalangan pengusaha pribumi untuk mengembangkan bisnisnya. Namun kini, pengusaha sulit untuk mendapatkan akses pendanaan, apalagi bantuan dari pemerintah.
"Dulu ada kemudahan. Jadi keberpihakan pemerintah dulu jauh lebih baik dari sekarang. Sekarang pemerintah dengan aturan-aturan baru takut dibilang korupsi, nepotisme. Padahal keberpihakan itu harus diatur secara baik," tutur Latief ditemui di sela acara Munas HIPMI di Bandung, Selasa (13/1/2015).
Latief, Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Pembangunan VI, menyebutkan pemerintah saat ini harus lebih proaktif kepada pengusaha, terutama yang baru memulai usahanya. Pengusaha pemula kerap kali sulit bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar dalam hal permodalan.
"Pemerintah juga harus melakukan pembinaan, itu harus dijalankan ke pengusaha pemula. Saya bicara dengan Pak Menko (Menko Perekonomian Sofyan Djalil), saya khawatir kalau tidak dilakukan akan mempersulit tumbuhnya usaha kecil dan kelas menengah baru," jelasnya.
Di masanya, Abdul Latief mengatakan, Gubernur Bank Indonesia (BI) sangat dekat dengan pengusaha dan memerintahkan bank-bank BUMN untuk membantu pengusaha-pengusaha pribumi, terutama yang pemula. Tak berbeda jauh dengan yang dilakukan saat ini, seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit usaha mikro, dan kredit bantuan lainnya. Namun, program tersebut dahulu berjalan lebih lancar.
"Sekarang memang ada, tapi penyelenggaraannya tidak bagus. Harus diperbaiki. Kita dulu punya Bapindo, sekarang ke mana?" tegasnya. Next
(zul/hds)
