"Ada 13 bendungan yang kontrak dan groundbreaking tahun 2015. Target kita lima tahun itu 49 bendungan. Semoga bisa tercapai," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Basuki menjelaskan, jumlah ini memang lebih banyak dibandingkan target yang dicanangkan pada awal periode Kabinet Kerja. "Pertama memang kita target hanya 11 bendungan. Tetapi setelah dioptimalisasi, ada tambahan. Kita yang sudah terdata ada 13 bendungan yang akan dibangun tahun ini," sebutnya.
Dari data yang dipaparkannya, 13 bendungan tersebut terdiri dari:
- Bendungan Raknamo di Kupang NTT yang kontraknya diteken 26 November 2014 dan telah groundbreaking Desember 2014
- Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah yang kontraknya dibuat pada 26 November 2014, dan dibangun Januari 2015.
- Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah yang kontraknya diteken 18 Desember 2014 dan mulai dibangun Januari 2015
- Bendungan Lolak di Bolaang Mgondow, Sulawesi Utara yang akan kontrak 23 Januari 2015 dan mulai dibangun pada Februari 2015.
- Bendungan Kuereto di Aceh yang akan kontrak pada 12 Februari 2015 dan mulai dibangun Februari 2015
- Bendungan Passaloreng di Wajo Sulawesi Selatan yang akan kontrak 26 Maret 2015 dan mulai dibangun April 2015.
- Bendungan Tanju, di Dompu, NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 3015
- Bendungan Mila di Dompu NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 3015
- Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, NTB yang akan kontrak pada 18 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015.
- Bendungan Kairan di Lebak Banten yang rencana kontrak pada Juni 2015 dan mulai dibangun Juli 2015.
- Bendungan Tapin di Tapin Kalimantan Selatan yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015
- Rotikold di Belu, NTT yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015
- Bendungan Telagawaja di Karangasem, Bali yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015.
"Proses kontak yang dimaksud adalah kontrak dengan kontraktor yang akan mengerjakan pemerintah. Ini sepenuhnya uang negara sehingga nggak ada tender investor, hanya mencari kontraktornya saja. Yang belum ada kontraktor, sedang kita lelang kontraktornya baru akan mulai kerja mudah-mudahan sesuai jadwal," pungkas Basuki.
Soal rencana pembangunan 49 bendungan dalam 5 tahun ini, Ketua Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNIBB) Hari Suprayogi mengatakan, target tersebut bisa dicapai asal masalah pembebasan lahan bisa diselesaikan pemerintah.
"Bendungan itu, sama dengan infrastruktur yang lain. Kendalanya di lahan. Kalau lahan bisa beres, semua beres," ujar Hari.
Bila kendala lahan ini bisa diatasi, lanjut dia, maka target pembangunan 49 bendungan dalam 5 tahun sangat mungkin di lakukan. "Kita nggak ada kendala lian. Insinyur ada, lokasi sudah ditatpkan. Jadi ini sebenarnya bukan target yang mengawang-awang karena kita tahu lokasinya sudah ada. Tinggal bagaimana pembebasan lahannya saja," pungkas dia.
Basuki Hadimuljono menegaskan, masalah pembebasan lahan memang menjadi fokus pemerintah dalam dua tahun ini. Bukan hanya untuk jalan tol yang selama ini banyak mengalami kendala, lahan untuk infrastruktur lain seperti bendungan dan pembangkit listrik pun turut menjadi perhatian.
"Dalam dua tahun, kita akan bereskan itu pembebasan-pembebasan lahan. Kita akan bekerja keras, nggak ditunda-tunda semua harus beres 2 tahun supaya pembangunan-pembangunan bisa tercapai," pungkas dia.
Dengan penanganan pembebasan lahan oleh pemerintah, diharapkan ada kepastian waktu bagi para kontraktor. Sehingga, proses pengerjaan infrastruktur yang selama ini tersendat dapat dipercepat.
(dna/dnl)
