Rakor dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras serta Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat. Dalam rakor ini, Mensos menekankan bahwa perlunya koordinasi di titik-titik pembagian raskin.
"Kita lakukan koordinasi dan sinkronisasi pada titik-titik di mana kita menemukan ada di beberapa tempat ada ketidaktepatan jumlah dibaginya raskin," ujar Khofifah di aula gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).
"Yang mestinya per keluarga 15 kg/bulan karena ternyata data dari desa yang bersangkutan itu misalnya 200, tapi data raskinnya 50. Maka yang 50 itu harus dibagi 200 orang. Ini yang menjadikan ketidaktepatan jumlah," jelasnya.
Selain ketidaktepatan jumlah, Khofifah juga mengatakan dalam pembagian raskin juga ada ketidaktepatan waktu. Harusnya raskin diterima warga sebulan sekali, menjadi 2 atau 3 bulan sekali.
"Karena angkut dari gudang divre ke sub divre ke lokasi sampai kepada titik distribusi ada yang menggunakan kapal, ada yang menggunakan speedboat. Ada juga daerah-daerah kepulauan. Jadi ada ketidaktepatan waktu," jelasnya Mensos di hadapan perwakilan Bulog, Kemendagri, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Khofifah berharap agar masalah ini bisa diselesaikan tahun depan. "Anggaran 2016 diharapkan bisa dikomunikasikan kepada DPR. Agar bukan hanya gratis angkutan pendistribusiannya tapi juga gratis sampai ke titik penerima," jelas dia.
(hds/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
