Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Prihartono mengatakan, pemerintah nekat memulai program ini meskipun secara ekonomis belum teruji.
"Ini seperti ayam dan telur. Kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah dimulai," ujar Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2015).
Ia menyebut, memang permasalahan rendahnya permintaan seringkali mengurangi minat perusahaan penyedia jasa transportasi untuk berpartisipasi dalam transportasi yang diselenggarakan pemerintah. Untuk program Tol Laut, pemerintahan Jokowi mencanangkan tranportasi menggunakan kapal besar yang bergerak dari Sabang sampai Merauke secara terjadwal.
Sayangnya, dari sisi ekonomi hal ini kurang menarik pasalnya belum ada kepastian orang atau barang yang akan diangkut. Bagi perusahaan pelayaran, tentu ini merugikan karena biaya operasional tetap harus dikeluarkan tanpa ada kepastian pendapatan.
"Makanya solusi dari kami adalah mulai dulu Tol Laut itu, yang penting konsisten dan terjadwal. Kan kalau orang sudah mulai tahu ada pelayaran terjadwal, dengan sendirinya market terbentuk. Kalau market terbentuk, nantinya swasta pasti akan melihat dan mau masuk," jelas Bambang.
PT Pelni (Persero) untuk melakoni tahap awal Tol Laut. BUMN ini ditunjuk setelah mendapatkan suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) Rp 500 miliar.
"Makanya kemarin Pelni salah satu yang dapat PMN. Salah satunya untuk membiayai operasional itu sambil menunggu market terbentuk," tutur Bambang.
(dna/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
