Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda terus menyuarakan pentingnya bank tanah yang disiapkan pemerintah agar dapat memberikan sebuah kondisi pasar yang pas antara permintaan dan pasokan perumahan segmen bawah. Tahun-tahun sebelumnya pembangunan perumahan murah masih mengandalkan pengembang swasta yang sangat punya kepentingan mendapatkan profit.
"Saat ini pengembang swasta masih dapat membangun (rumah murah) meskipun dari data yang ada ternyata 8 dari 10 pengembang perumahan murah sudah beralih ke segmen menengah, bukan karena tidak mau namun tidak bisa karena harga tanah merangkak naik," kata Ali dalam situs resminya, Minggu (12/4/2015)
Ali mengungkapkan selama ini tidak ada instrumen pengendali harga tanah seperti bank tanah milik pemerintah, maka kompleksnya permasalahan perumahan tidak akan berakhir.
Laporan IPW ini bukan mengada-ada, seorang pengembang skala kecil di daerah Tangerang, Banten, yang tak mau disebutkan namanya mengaku pada 2-3 tahun lalu, dirinya masih menggarap segmen rumah kecil dengan harga Rp 80-95 juta/unit tipe 24-30 m2. Namun kini harga tanah yang sudah tinggi di Tangerang, membuat dirinya beralih ke segmen menengah dengan menjual rumah tipe 36 dengan luasan tanah minimal 60 m2 dengan harga paling murah Rp 250 juta.
Alasannya, 2-3 tahun lalu, harga tanah di pinggiran Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta masih ada yang dijual Rp 700-.000-800.000/m2. Namun kini harga tanah di lokasi yang sama paling murah Rp 2,5 juta/m2.
"Kalau sekarang udah nggak mungkin jual rumah Rp 90 jutaan, harga tanahnya udah tinggi banget," kata pengembang tersebut.Next
(hen/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
