Megawati Singgung Renegosiasi Kontrak Migas dan Penguatan BUMN

Sanur -Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung soal renegosiasi kontrak blok-blok migas yang dilakukan pemerintah. Putri Presiden Pertama RI Soekarno itu juga meminta pemerintah memperkuat posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian dalam negeri.

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya," kata Megawati.


Hal itu ia ungkapkan saat berpidato dalam acara kongres PDIP yang digelar di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).


Menurutnya, mobilisasi sumber daya itu wajar jika dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tapi, tambah Megawati, yang terjadi sebenarnya bisa berlawanan arah.


"Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," ujarnya.


"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tambah Megawati.


Guna mencegah hal tersebut, Megawati meminta Pemerintah Indonesia harus benar-benar tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir.


"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan. Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," jelasnya.


(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com