Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Luky Afirman mengatakan, subsidi energi sudah terjadi lama di Indonesia. Jika pemerintah tiba-tiba menaikkan harga atau menghapuskan BBM subsidi, maka gejolak ekonomi akan membesar.
"Kalau BBM subsidi dihapus, gejolak ekonomi besar. Makanya kita lakukan secara bertahap," kata Luky dalam acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Luky sepakat dengan beberapa pendapat yang menyatakan anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur. Namun, tetap menjadi pertimbangan adalah dampak psikologis masyarakat.
"Banyak yang harus dipertimbangkan pemerintah saat pengambilan keputusan, terutama untuk BBM," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko berkata lain. Ia menilai pemerintah hanya tidak mempunyai keberanian untuk menghapus subsidi.
"Pemerintah saja yang tidak terlalu berani untuk ambil. Ya untuk kenaikan dia membuat konsensus kan ini sebenarnya jadi konsensus dengan DPR supaya kira-kira nanti nggak dapat serangan yang besar kalau kebijakan itu diambil. kalau menurut saya sih poinnya lebih ke itu," ungkapnya.
Ia menyatakan, realisasi kenaikan konsumsi BBM sudah pasti terjadi. Ini adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tepat.
"Jadi harus ada mitigasi salah satunya adalah pengendalian, kemudian harga dinaikkan, tetapi kecenderungan naik itu tetap ada. jadi tak menyelesaikan masalah konsumsi. tapi beban anggarannya kan lebih bisa dikontrol karena bebannya tak terlalu besar," paparnya.
(dnl/dnl)
