Sebagai Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani menyampaikan sebuah opininya tentang bagaimana kemiskinan tidak bisa diberantas tanpa pemerintahan yang baik. Artikel ini tertuang pertama kali di Thomson Reuters Foundation-TrustLaw pada 16 Mei 2013 dan dipublikasikan juga dalam situs resmi bank dunia.
Seperti dikutip detikFinance, Senin (20/5/2013), Sri Mulyani awalnya bercerita tentang keyakinan Bank Dunia yang ingin mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2030. Namun pada bagian opini Sri Mulyani, kemiskinan salah satunya bisa diberantas jika memang pemerintahan di setiap negara bebas korupsi.
"Hal-hal yang dibutuhkan cukup banyak dalam mengakhiri kemiskinan, yakni pertumbuhan yang kuat, investasi yang cukup di sektor infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, lingkungan bisnis yang baik, pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan kesehatan yang berkualitas," jelasnya.
"Hal ini perlu didukung oleh sebuah pemerintahan yang bebas korupsi. Tanpa pemerintahan yang lebih baik, maka tidak akan mungkin mengangkat 1,2 miliar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan," imbuh Mantan Menkeu Indonesia ini.
Sri Mulyani mengungkapkan, ada seorang pejabat dari negara berpendapatan menengah yang mengatakan kepadanya bahwa untuk mencapai kemakmuran bersama sangat sulit. Karena, pertumbuhan kelas menengah yang memiliki harapan tinggi menjadi kecewa ketika negaranya korupsi dan kurang pelayanan. "Hal ini membuat mereka kurang bersedia untuk mendukung negaranya," tegas Sri Mulyani.
"Paling pedih memang dengan kelas menengah. Pada tingkat tertentu hal ini menjadi berita baik karena para kelas menengah ingin menuntut pelayanan yang lebih baik tetapi mereka kurang toleran terhadap korupsi dan pemerintahan yang buruk," katanya lagi.
Jika pemerintah tidak memberikan (pelayanan yang baik), Sri Mulyani mengatakan si kelas menengah akan menolak untuk membayar pajak, berinvestasi, dan bermain sesuai aturan. Dengan kata lain, negara yang tidak memberikan layanan bersih, akan terhambat mesin pertumbuhannya.
Namun ada contoh dari sebuah negara yang ingin memperbaiki tata kelolanya. Sri Mulyani menceritakan, The 'I paid a bribe' atau 'Saya membayar penyuap' sebuah inisiatif kebijakan di India yang sekarang juga diadopsi oleh negara-negara lain.
Pengguna akan mengekspos soal korupsi yang dilakukan oleh siapapun dengan tujuan untuk menciptakan akuntabilitas dengan diposting di sebuah situs. Hal ini akan mempermalukan si pelaku. Namun sebaliknya, masyarakat yang mendapat pelayanan baik dan birokrat jujur bisa melaporkannya juga dalam situs.
"Di Bank Dunia, saya terhormat untuk memimpin Dewan Pemerintahan Antikorupsi atau The Governance and Anticorruption Council yang menangani kendala dalam perjalanannya menuju pembangunan. Banyak negara berkembang telah beralih ke Bank Dunia untuk meminta saran dan bantuan dalam reformasi," terangnya.
Sri Mulyani memang kembali ramai dibicarakan di Indonesia setelah pihak KPK jauh-jauh rela datang untuk memeriksa mantan Menkeu tersebut sebagai saksi terkait kasus Bank Century. Entah apa hasil KPK, namun Sri Mulyani di bawah Bank Dunia terus menerus menyuarakan anti korupsi dan tetap berpegang teguh memberantas kemiskinan di dunia.
(dru/dnl)
