Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Punomohadi kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).
"Wacana itu kan sebetulnya konsep lama yang dilontarkan lagi dengan momentum saat ini. Di mana pemerintah kesulitan menanggung beban subsidi BBM dalam APBN. Yang penting sebetulnya, jika baru sebatas wacana harus diwujudkan dalam bentuk konsep yang jelas," ujar Eri.
Nanti dalam konsep itu, Eri mengatakan, harus diatur dengan jelas bagaimana implementasi kebijakan tersebut. "Baru jika sudah final konsepnya, disimulasikan dulu sebelum diterapkan di masyarakat," kata Eri.
Ahok kemarin mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.Next
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
