Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan ada beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan KPR FLPP cenderung lambat dan belum mencapai target.
"Program ini belum terinformasi secara luas baik dari segi supply maupun demand. FLPP ini belum tersosialisasi, pengembang pun masih ada yang bertanya-tanya," kata Sri di acara Media Gathering dan Diskusi Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kemenpera, di Anyer, Banten, Jumat (13/12/2013).
Selain itu, Sri menambahkan, kendala lain terkait sertifikasi lahan. "Upaya kita memastikan bahwa sertifikat bisa diselesaikan pada saatnya. Saya minta pada asosiasi pengembang agar terus berkoordinasi dengan BPN," tambah Sri.
Kendala lain adalah terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menyediakan uang muka KPR. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pembelian rumah bersubsidi.
"Dan mengupayakan proses KPR tanpa uang muka dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Juga mengajukan permohonan kepada BI agar dapat menetapkan loan to value menjadi 100%, atau persyaratan besarnya uang muka dari 5% minimal menjadi 0% untuk pembelian rumah FLPP," katanya.
Alasan paling utama yang menyebabkan lambatnya penyerapan FLPP menurut Sri adalah terbatasnya pasokan rumah sejahtera yang dapat dibeli dengan KPR FLPP.
"Upaya yang dilakukan adalah meyesuaikan batas maksimal harga jual rumah sejahtera yang dapat dibeli dengan KPR FLPP," jelasnya.
Tahun depan, program ini akan kembali digulirkan dengan target 120.000 unit. Pihak kemenpera belum berencana mengganti kebijakan FLPP dengan program lain untuk memenuhi kebutuhan rumah kalangan bawah. "Kebijakan ini sudah paling benar," tutupnya.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
