"APBN kita berproyeksi proyek bukan pada prioritas," ujar Chairul Tanjung.
Hal tersebut dikatakannya saat berbicara di Kongres Kebangsaan Forum Pemred di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Menurut Chairul, APBN seharusnya disusun berdasarkan tujuan (prioritas). Ia juga mengkritik pihak DPR yang terlalu nyaman dengan penyusunan APBN yang berbasis proyek.
"Teman-teman DPR enjoy dengan sistem proyek," ucapnya.
Ia juga mengkritik soal konsesi lahan tambang oleh perusahaan asing di Indonesia. Pada pasal 33 UUD 1945, Chairul menegaskan yang terkandung di tanah Indonesia merupakan milik negara untuk rakyat Indonesia.
"Perusahaan tambang tidak boleh mengakui itu miliknya. Perusahaan mendapatkan konsesi untuk mengelola," terangnya.
(fiq/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
