Lalu berapakah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan KTM WTO di Nusa Dua Bali yang berlangsung selama 4 hari itu?
"Biaya penyelenggaraan WTO itu Rp 109 miliar," ungkap Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Anggaran tersebut didapat murni dari APBN yang telah dianggarkan oleh DPR di tahun 2013 khusus keperluan WTO. Sedangkan Panitia WTO sendiri hanya menanggung beban untuk membiayai fasilitas bagi negara miskin (Least Development Countries).
"Biaya dari kita (Kemendag) dari APBN yaitu dari Kemendag. Khusus lembaga WTO, ia menanggung hotel dan pesawatnya bagi LDCs. Pembiayaan full dilakukan oleh tuan rumah. Ini pembiayaan yang sudah disetujui DPR loh," imbuhnya.
Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah tidak saja membawa kesan positif bagi para delegasi negara, Indonesia dipandang punya posisi penting di lembaga WTO. Hal ini karena Indonesia sukses membentuk Paket Bali (Bali Package) yang menjadi satu kesatuan Putaran Doha yang sulit disepakati selama 12 tahun.
Tetapi dengan suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah WTO, Indonesia tidak berniat untuk kembali mencalonkan diri sebagai tuan rumah KTM WTO selanjutnya.
"Semua negara mengatakan KTM di Bali sangat luar biasa. Kalau kita kembali lagi menjadi tuan rumah kita pikir-pikir tetapi nggak lah. Saya pikir Indonesia tidak hanya berhasil menjadi tuan rumah KTM tetapi peranan Indonesia semakin menonjol," ujarnya.
"Jadi orang banyak melibatkan Indonesia. di Jenewa itu ada kelompok breakfast group meskipun hanya 9 negara yakni Amerika, Uni Eropa dan China. Beberapa bulan lalu Indonesia dimasukan ke dalam kelompok itu karena bisa memainkan peranan yang tidak bisa diabaikan di WTO. Bisa-bisa saja menjadi tuan rumah lagi tetapi apa nggak capek," katanya.
(wij/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
