"Sistem desentralisasi. Hal begini menjadikan perekonomian kita bermasalah," ujar Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung saat berbicara di Kongres Kebangsaan Forum Pemred di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Pada desentralisasi, kekuasaan hanya berfokus pada kabupaten dan kota. Efeknya terlihat pada kebijakan kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Salah satu contohnya pada kepemilikan sumber daya alam yang diumbar dan diperjualbelikan oleh para kepala daerah.
"Contohnya SDA, semua izin pengunaan tanah dan mineral itu sudah habis. Ini sebuah keniscayan dan seorang menteri tidak punya kuasa untuk buat masterplan," terangnya.
Chairul Tanjung juga menyoroti soal banyaknya tingginya permintaan pemekaran wilayah dengan alasan pemerataan kesejahteraan, padahal tujuanya untuk menciptakan bupati dan kepala-kepala dinas yang baru.
"Ini adalah pertanyaan bagi Forum Pemred untuk menanyakan pada pembuat kebijakan apakah ini tujuan kita berbangsa," jelasnya.
Dengan sistem efek dari desentralisasi tersebut menjadikan dunia usaha baik itu swasta dan BUMN menjadi tidak pasti. Untungnya, Indonesia ditolong dengan potensialnya pasar domestik sehingga masih ada pihak yang berani masuk untuk berinvestasi.
"Tentu juga akan menyebabkan tingginya cost karena harus deal dengan multi layers juga," ucapnya.
(fiq/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
