"Masalah sosial memang menjadi kendala investasi di industri hulu migas, harusnya hal seperti ini tidak terjadi kalau SKK Migas, Pemda setempat dan aparat keamanan seperti kepolisian di sana saling koordinasi," ujar Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas, Naryanto Wagimin ditemui di Hotel Kempinski, Rabu (25/6/2014).
Naryanto menambahkan, hal seperti ini tidak akan terjadi bila nanti Indonesia dapat pemimpin atau presiden yang berani ambil keputusan dan bertindak tegas.
"Makanya cari pemimpin yang bisa nembak, latar belakangnya militer, tegas, atau kalau bukan militer cari yang kayak Pak BJ Habibie. Sehingga berani ambil keputusan, mana ada yang berani seperti itu (blokir jalan perusahaan migas) itu kan sebenarnya mereka minta jatah preman," ucapnya.
Masalah sosial memang menjadi salah satu hambatan industri migas hal ini tentunya merugikan negara sendiri, pasalnya produksi minyak akan turun padahal saat ini Indonesia sangat membutuhkan tambahan produksi minyak dalam negeri, seiring makin banyaknya impor BBM karena kebutuhan yang meningkat.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
