CT mendengarkan dengan santai keluhan dari Zubaidah. Sang pedagang ini curhat soal harga bawang putih yang naik karena kebijakan pemerintah menerapkan sistem kuota impor bawang putih. Ia mengharapkan agar pasokan bawang putih bisa lancar dan sistem kuota dihapuskan.
"Kenaikan harga itu adalah kesalahan kebijakan pemerintah dengan kuota kemarin. Kalau barang yang belum mampu diproduksi di dalam negeri, itu jangan dikuotakan," seru Zubaidah kepada CT di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat (27/6/2014).
"Makanya tugas saya tidak ada lagi mengkuotakan. Itu sudah dilakukan. Makanya sekarang impor bawang putih bisa dilakukan," jawab CT.
Zubaidah mengatakan, bawang putih lokal kalah bersaing dengan bawang putih impor, hal itu sangat disayangkannya karena produksi dalam negeri sangat minim.
"Iya itu benar. Ibu cocok jadi anggota DPR," canda CT.
Zubaidah berharap, pemerintah semakin sering ke lapangan untuk meninjau harga kebutuhan pokok masyarakat. Aksi Zubaidah, ini bak anggota DPR yang sedang orasi menyampaikan masukan.
"Barang-barang petani berasal dari daerah dan pegunungan. Makanya diperhatikan jalan untuk angkut. Masa kalah dengan Belanda. Bisa bikin jalan banyak. Ini adalah suara rakyat sebenarnya. Untuk pemindahan lokasi bongkar. Karena sekarang ada di Surabaya, jadi itu sangat membebani anggaran negara. Karena arus barang yang banyak, butuh kendaraan banyak buat angkutan dan menggunakan BBM bersubsidi," papar Zubaidah.
Percakapan mereka berlangsung kurang 5 menit, keduanya berdiri di depan kios Zubaidah dengan santai. Setelah selesai mendegarkan curhat Zubaidah, CT kembali melanjutkan peninjauan di Pasar Induk Kramat Jati.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
