"Kereta ekonomi jarak jauh nggak perlu disubsidi lagi karena yang berpergian paling seminggu sekali," kata Djoko kepada detikFinance, Sabtu (28/6/2014).
Djoko menerangkan alokasi subsidi angkutan kereta ekonomi jarak jauh sebaiknya dialihkan untuk angkutan perkotaan seperti kereta commuter hingga angkutan bus. Dengan subsidi tersebut, beban biaya transportasi masyarakat perkotaan Indonesia bisa ditekan layaknya negara maju.
"Sebaiknya yang disubsidi adalah angkutan perkotaan baik itu kereta atau bus. Karena itu dipakai setiap hari," sebutnya.
Djoko menerangkan subsidi untuk angkutan perkotaan umum dilakukan di negara maju. Dengan subsidi membuat moda transportasi bisa berkembang pesat namun murah. Djoko menyebut rata-rata pengeluaran biaya transportasi masyarakat dunia sebesar 10% dari pendapatan, bahkan di Singapura mencapai 3% dari total pendapatan. Sedangkan di Jakarta sebesar 30% dari pendapatan dipakai untuk biaya transportasi.
"Naik kereta murah tapi dari rumah ke stasiun terus dari stasiun ke tempat kerja. itu lebih mahal daripada naik kereta. Karena harus naik ojek hingga bajaj," sebutnya.
Terkait dengan subsidi kereta ekonomi jarak jauh, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator jika dipaksa memberi subsidi maka nasibnya bisa seperti angkutan di daerah-daerah. Karena beban terus meningkat namun tidak memperoleh restu kenaikan tarif bahkan subsidi berkurang, akibatnya operator sangat tertekan.
"Kalau matinya operator kayak angkot. Dia di daerah-daerah mati karena subsidi penumpang bukannya pemerintah yang subsidi," tegasnya.
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
