Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi mengungkapkan, ada 12% dari total rumah tangga yang masih tinggal di lingkungan kumuh. Jika dihitung berdasarkan kawasan, Imam mengatakan masih ada 54 ribu hektar kawasan kumuh.
"Kebanyakan yang sudah masuk (laporannya) di kawasan metropolitan. 96 kota, 400 kabupaten di urbanize perkotaan saja. Kawasan strategis nasional Jakarta,Surabaya Makassar, Medan. Contoh di Banjarmasin lokalisasi kita tata lagi," kata Imam saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Dikatakan Imam, berdasarkan hasil kajian awal, dibutuhkan dana sekitar Rp 200 triliun untuk menata kawasan kumuh taersebut. Tapi menurutnya, besaran anggaran tersebut belum termasuk sarana dan prasarana seperti penyediaan air minum dan lainnya.
"Ada perhitungan awal Keluar angka Rp 200 triliun. Tapi itu masih kecil. Sebetulnya harus diintegrasikan dengan air minum," katanya.
Jadi jika dihitung seluruhnya, termasuk dengan sarana dan prasarana air minum, sarana air bersih dan lainnya, dibutuhkan dana hingga Rp 800 triliun. Diharapkan dana itu tak hanya bersumber dari APBN.
"Tidak hanya memberatkan APBN, APBD, tapi juga masyarakat dan swasta," tutupnya.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
