Hal ini disampaikan Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag, Widodo kepada detikFinance, Sabtu (16/08/2014).
"Sebetulnya kita perlu," tegas Widodo.
Di lingkup SPK, penggunaan bahasa Inggris banyak manfaatnya. Selain untuk membuat dan menerjemahkan regulasi/aturan, penggunaan bahasa Inggris juga dilakukan untuk memberikan pelayanan informasi kepada tamu asing.
"Karena untuk hubungan standardisasi ada internasional kemudian perlindungan konsumen juga sama-sama menuntut adanya regulasi-ragulasi. Ada orang Apple datang ke kita untuk melihat regulasi harus kita layani. Jadi perlu teman-teman SPK. Kalau pengawasan di pasar ya nggak terlalu penting," paparnya.
Lalu penggunaan bahasa Inggris juga diperlukan apabila Ditjen SPK diundang ke konferensi bertaraf internasional.
"Masih banyak Indonesia, tetapi kita banyak undangan-undangan terutama di ASEAN. Kalau metrologi itu pusatnya di Prancis, selalu ada sidang standardisasi, perlindungan konsumennya sama pengembangan mutu barang," katanya.
Meskipun begitu, Widodo mengakui nilai kemampuan bahasa Inggris di lingkup kerjanya masih harus banyak diperbaiki. Oleh karena itu setiap tahun ada program pendidikan kilat (diklat) bahasa Inggris bagi semua pegawai Kemendag Ditjen SPK yang melibatkan pihak ketiga.
"Ada program. Mulai 2012 ada pelatihan Bahasa Inggris yang pelaksanaannya di kantor. Kita undang pihak ketiga ajar itu. Dalam satu tahun ada yang belum sampai (TOEFL) 600 kita ajarkan lagi. Rata-rata kalau sekarang ini sudah (TOEFL) di atas 400," cetusnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
