"Salah satu isu yang mengemuka dari tahun ke tahun adalah besarnya anggaran untuk subsidi BBM. Dalam kurun waktu 2010-2014, alokasi subsidi mencapai 17,84% dari belanja pemerintah pusat," tegas Pramono di Gedung DPR/MPR/DPD, Jumat (15/8/2014).
Menurut Pramono, angka tersebut cukup besar dan berimplikasi kepada beratnya beban APBN. "Beban jadi semakin berat jika kita melihat anggaran subsidsi BBM tidak lepas dari volatilitas nilai tukar rupiah dan harga komoditas global," katanya.
Pramono menyebutkan, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena diberikan kepada barang bukan kepada orang yang memang membutuhkan. Oleh karena itu, dia menganjurkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi.
"Kebijakan susbsidi ini tidak tepat sasaran. Harus ada upaya pemerintah yang berorientasi jangka panjang," tuturnya.
Kebijakan pengendalian dan pembatasan konsumsi yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir, menurut Pramono, hanyalah solusi jangka pendek. Dia menyarankan ada kenaikan harga BBM bersubsidi secara berkala dengan program mitigasi kepada masyarakat tidak mampu.
"Pengendalian dan pembatasan selama ini hanya jangka pendek. Kenaikan harga secara bertahap yang diikuti dengan kebijakan mitigasi serta pengembangan energi alternatif adalah yang bisa dijalankan pemerintah," jelasnya.
(hds/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
