"Salah satu syarat untuk menjadi negara maju, transaksi tunainya semakin lama harus semakin kecil. Tidak ada negara maju transaksi tunainya semakin lama semakin besar," kata CT, sapaan Chairul Tanjung, dalam sambutannya pada acara Gerakan Nasional Non Tunai di Atrium Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/4/2014).
Transaksi tunai, demikian CT, rentan terhadap risiko penyalahgunaan. Transaksi tunai kerap kali tidak tercatat sehingga kurang transparan.
"Kalau transaksi tunai masih tinggi, itu bisa menyebabkan implikasi negatif. Transaksi tunai tidak tercatat, akibatnya bisa digunakan untuk hal negatif, tidak transparan, seperti penipuan dan korupsi," jelas CT.
Untuk itu, transaksi non tunai menjadi hal yang harus dikembangkan. Menurut CT, langkah yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa perbankan.
"Kalau kita ingin transaksi tunai makin kecil, tentu harus diciptakan kondisi yang bagaimana banyak orang Indonesia dapat dengan mudah mengakses bank. Makanya saya mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang ada berkomitmen untuk mengurangi transaksi tunai yang ada di pemerintah maupun masyarakat," terangnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo melanjutkan, saat ini uang beredar di Indonesia dalam bentuk tunai jumlahnya mencapai sekitar Rp 500 triliun. Jumlah itu meningkat hingga menjadi Rp 550 triliun saat Ramadan.
"Kalau uang itu bisa diringkaskan dalam bentuk non tunai, tentu keuangan negara akan semakin efisien. Banyak uang beredar biayanya sangat mahal. Harus cetak, harus distribusi, dan lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Agus, BI dan pemerintah akan terus mendorong pengembangan transaksi non tunai. "Seperti orang bayar kereta dan Trans Jakarta menggunakan kartu e-money. Atau juga masuk tol bayarnya dengan e-toll card. Itu yang kita inginkan. Tidak ada lagi yang bayar dengan uang cash," katanya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
