"Pertamina tidak mungkin melakukan itu (lebih dari kuota), karena tidak ada yang mengganti, dan akan tercatat sebagai kerugian, karena kita BUMN kerugian itu sama dengan kerugian negara," ucap Senior Vice President Marketing dan Distribution Pertamina Suhartoko, ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ia memperkirakan dengan jumlah BBM subsidi yang tersisa saat ini, tidak akan cukup sampai akhir tahun, karena sejak awal tahun Pertamina sudah memperkirakan konsumsi BBM subsidi mencapai 48 juta KL, bukan 46 juta KL.
"Perlu dicatat sejak awal tahun hingga Juli 2014 Pertamina merealisasikan penyaluran BBM subsidi dengan asumsi 48 juta KL, tapi Juli tiba-tiba dipotong di APBN Perubahan 2014, jadi 46 juta KL," katanya.
Melihat jatah BBM subsidi yang makin menipis, ada dua opsi agar dapat menyelesaikan masalah BBM subsidi.
"Ada dua opsi, pertama kita potong jatah BBM subsidi, atau kedua akhir tahun tidak ada BBM subsidi, kalau opsi pertama ya seperti yang terjadi kemarin antrean di mana-mana, kalau opsi kedua mau nggak masyarakatnya?" katanya.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, menurutnya jika realisasi penyaluran BBM subsidi 2014 melebihi dari kuota 46 juta KL maka akan menjadi risiko Pertamina. Yaitu risiko kemungkinan kelebihan anggaran subsidi tidak akan dibayar oleh pemerintah.
"Kalau Pertamina melanggar, maka Pertamina melanggar UU APBN-P 2014," kata Hanung di Bandara Halim.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
