Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menuturkan hal tersebut saat dihubungi detikFinance, Jumat (29/8/2014). Dia menyebutkan, Presiden SBY tak ingin mengambil kebijakan yang terburu-buru.
"Pak SBY sadar kalau diambil sikap terburu-buru nantinya akan timbul gejolak karena masa pemerintahan tinggal sebentar. Kebijakan yang diambil tergesa-gesa akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu yang tidak kita ingin," paparnya.
Menurut Achsanul, tidak diambilnya kebijakan kenaikan harga BBM bukan karena Presiden SBY takut mengambil risiko untuk tidak populer.
"Tidak hubungannya dengan anggapan takut ambil kebijakan tidak populis. Ini didasarkan pada kepentingan rakyat banyak. Tentu Pak SBY sudah punya hitungan," tegasnya.
Namun demikian dirinya tak menampik bahwa subsidi BBM memang harus dikurangi. Ini dibutuhkan agar anggaran negara bisa lebih sehat.
"Sekarang total subsidi sudah Rp 443 triliun, ini hampir 30% dari APBN. Ini tidak sehat. Sepanjang subsidi masih tinggi tentunya tidak sehat," tuturnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
