"Penambahan volume BBM subsidi dapat dilakukan, tapi harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Anggota Badan Anggaran DPR Satya W Yudha kepada detikFinance, Jumat (29/8/2014).
Seperti diketahui, akibat makin menipisnya jatah BBM subsidi yang ditetapkan hanya 46 juta kilo liter (KL) membuat PT Pertamina (Persero) sempat memotong jatah penyaluran BBM subsidi di SPBU, yang berakibat pada membludaknya antrean kendaraan yang mengisi BBM di SPBU.
Namun, pemerintah mengeluarkan perintah kepada Pertamina untuk menghentikan pemotongan pasokan BBM subsidi di SPBU, agar tidak terjadi antrean panjang lagi di SPBU. Namun risikonya jatah 46 juta KL liter akan habis lebih cepat.
Satya mengatakan, walau pemerintah bisa meminta tambahan kuota, DPR tidak akan mudah untuk menyetujuinya. Pasalnya jatah 46 juta KL tersebut harus juga dibarengi dengan program pengendalian BBM subsidi oleh Pemerintah yang telah disetujui bersama dengan DPR.
"Artinya kalau 46 juta KL tidak cukup, ada program-program yang dijanjikan pemerintah tidak dijalankan," tegasnya.
Ia menambahkan, walaupun DPR nantinya mengizinkan tambahan jatah BBM subsidi, tidak perlu harus mengubah APBN 2014 untuk ketiga kalinya.Next
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
