"Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).
Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.
"Pak Jokowi ingin menaikan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.
Jika nanti harga BBM subsidi dinaikan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.
"Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikan harga BBM subsidi," jelasnya.
Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.
"Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.
Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.
(wij/rrd)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
