Hal itu ditegaskan Rizal Djalil, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, kala ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
"Kebijakan bisa berubah sehari dua hari, ini yang menurut saya sama-sama ke depan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi ya sudah, diumumkan resmi tidak dadakan," tegasnya.
Pada 18-26 Agustus lalu, PT Pertamina (Persero) mengurangi jatah BBM bersubsidi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebesar 5-21%. Hal ini menyebabkan antrean panjang karena masyarakat panik BBM bersubsidi akan langka.
Namun, mulai kemarin Pertamina menyatakan sudah tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut. Pasokan BBM bersubsidi di setiap SPBU pun mulai dinormalkan kembali.
"Sekarang kan masyarakat jadi bingung, dibatasi tapi nggak berapa lama dilepas lagi. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi, tapi sekarang dilepas lagi. Menurut saya itu kurang bagus, sebuah kebijakan itu harus konsisten," terang Rizal.
Menurut Rizal, solusi untuk mengatasi masalah subsidi BBM adalah dengan menaikkan harga. Dia menilai hal ini bisa dilakukan saat periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau presiden terpilih Joko Widodo.
"Persoalan dinaikkan sekarang atau setelah Oktober nanti, ya sama saja. Yang penting masyarakat disiapkan, semua tokoh diajak berkomunikasi bahwa ini persoalan kita bersama," tuturnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
