"Hingga Oktober 2014, berdasarkan hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih ada 38.431 hektar kawasan kumuh di Indonesia," ungkap Deddy S Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam acara peluncuran program penanganan kawasan kumuh 2015-2019 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/12/2014)
Hal tersebut, lanjut Dedy, merupakan tantangan yang cukup berat ke depannya. Pesatnya urbanisasi berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan pemukiman.
Namun, ketersediaan hunian terbatas. Selain itu, tidak semua orang mampu untuk menempati rumah yang bisa dikatakan layak.
"Ini adalah tantangan yang besar untuk mencapai 0% (wilayah kumuh) pada 2019," sebutnya.
Deddy menuturkan, arah penanganan ini sebetulnya sudah ada sejak beberapa waktu silam. Namun ternyata hasilnya masih belum optimal. "Kita akui penerapan yang dilakukan selama ini masih belum optimal," sebutnya.
Oleh karena itu, tambah Dedy, dibutuhkan program terpadu dari pemerintah pusat hingga daerah. Strateginya menyediakan lahan dan fasilitasi pembangunan perumahan, memperluas akses pembiayaan, dan pembenahan perencanaan kota.
Begitupun termasuk soal pendanaan, yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, swadaya masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), dan lainnya.
"Kita sangat membutuhkan program yang terpadu untuk menangani persoalan ini," kata Deddy.
(mkl/hds)
