"Menurut kami, take over kilang TPPI itu untuk sementara waktu belum perlu. Karena kepentingannya sama, yaitu agar produksi RON 92 meningkat tinggi, sedangkan manajemen atau pemegang saham TPPI ingin segera produksi, agar ada revenue dan keuntungan," kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (23/12/2014).
Menurutnya, kepemilihan saham Pertamina dan pemerintah di TPPI hanya 52,5%. Sementara 20% lebih di kuasai Agro (perusahaan asal Inggris) dan sisanya beberapa perusahaan lain.
"Untuk take over TPPI agar dikelola Pertamina, berdasarkan Anggaran Dasar harus disetujui 75% pemegang saham. Kalau mengurusi ini dulu butuh waktu. Kalau seluruh stakeholder atau pemegang saham TPPI setuju dengan rencana bisnis ini yakni produksi 45.000 barel per hari RON 92, semuanya pasti setuju," ungkapnya.
"Yang penting, TPPI beroperasi lagi dan ada tambahan produksi RON 92 hingga 45.000 barel per hari dan dapat mengurangi impor BBM 14,4%," tutupnya.
(rrd/hds)
