"Kita ke KPK tadi untuk tukaran data, ini juga terkait rekomendasi kita yang minta menghentikan impor premium RON 88. Karena ada indikasi itu permainan pemburu rente (mafia migas), ini memang baru indikasi. Makanya kita cocokan data kita ke KPK, apakah benar indikasi itu. Kalau iya maka rekomendasi kita mantap," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas dari Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, ditemui di Kantor Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Jalan Plaju, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Fahmi mengatakan, bila memang benar ada permainan pemburu rente dalam impor premium RON 88, maka pihaknya menyerahkan semuanya ke penegak hukum, termasuk kepada KPK untuk dilakukan tindakan.
"Apakah ada tindakan atau tidak itu domainnya KPK. KPK sendiri pernah melakukan kajian terkait masalah ini termasuk mekanisme lifting migas, tapi ini nggak mudah. Makanya setiap rekomendasi kita konfirmasi ke KPK dulu," tutupnya.
Seperti diketahui, Tim yang dipimpin Faisal Basri ini meminta PT Pertamina (Persero) menghentikan secara bertahap impor bensin RON 88 dalam 5 bulan. Tim ini menduga, dalam impor tersebut terjadi permainan kartel dan pemburu rente. Pasalnya, di pasar minyak dunia, tidak ada lagi harga RON 88 karena sebagian besar produsen produksi RON 92.
(rrd/dnl)
