"Harus ada peraturan dari ESDM supaya nelayan bisa pakai gas. Supaya cukup," kata Susi kala ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Menurut Susi, bagi nelayan sebenarnya harga tidak terlalu masalah asalkan pasokannya cukup. Saat ini, belum ada kepastian pasokan BBG bagi nelayan.
"Supply bermasalah, harga tidak masalah. Kalau nelayan suruh voting, mereka harga mahal tidak apa-apa yang penting supply ada," tegasnya.
Susi melanjutkan, saat ini semangat nelayan untuk melaut tengah bangkit. Namun karena pasokan bahan bakar minim, semangat itu tidak tersalurkan menjadi peningkatan produktivitas.
"Sekarang ikan sudah mulai banyak. Tapi kemarin ada SMS yang bilang biasa tangkap 20 hari, sekarang hanya 2 hari. Bersama-sama ESDM dan BPH Migas agar kecukupan ini terkerjakan. Kalau kurang terus, kasihan nelayan," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja mengatakan bahwa pihaknya akan menggalakan penggunaan BBG bagi nelayan. Untuk itu, pemerintah akan memberikan bantuan converter kit.
"Jumlah total 395.000 kapal (di bawah 30 GT), tapi akan bertahap selama 5 tahun. Tidak akan selesai semua dalam setahun. Untuk tahun pertama akan kita lihat, mana saja daerah prioritas," papar Syarief beberapa waktu lalu.
(hds/ang)
