Pihak Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) mengungkapkan, tanpa ada target dari pemerintah saja, saat ini Indonesia masih kekurangan alat berat untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Terus terang saja alat berat kita masih kurang, harusnya kita sudah mempersiapkan sejak dua tahun lalu," ungkap Ketua Umum APPAKSI Sjahrial Ong saat dihubungi detikFinance, Jumat (26/12/2014).
Ia mencatat, saat ini, pasokan alat berat di Indonesia baru tersedia sebanyak 150 ribu unit. Padahal, kebutuhannya mencapai sebanyak 210 ribu unit dengan kebutuhan infrastruktur sebanyak 42 ribu unit dan non-infrastruktur 168 ribu unit.
Sjahrial mengatakan, untuk menutup kekuarangan alat berat tersebut, dibutuhkan dana sebesar US$ 2,5 miliar untuk membeli atau impor alat berat. Tak hanya itu, sambung dia, untuk mengatasi kekurangan alat berat ini diperlukan kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Perlu adanya dukungan dari pemerintah dengan memberikan berbagai insentif seperti pembebasan impor alat berat dan insentif lain terkait pengadaan alat berat ini. Pasalnya, banyak jenis alat berat yang belum bisa diproduksi di dalam negeri sehingga masih mengandalkan impor.
"Kendala pengadaan alat berat adalah waktu dan modal. Alat berat ini hampir semua impor dan tidak ada lagi jalan lain. Sementara untuk impor, minimal dua bulan pemesanan," kata Sjahrial.
Ia menambahkan, pengusaha saat ini mendapatkan tambahan alat berat dari bekas proyek pertambangan. Turunnya harga komoditas seperti batu bara membuat banyak pabrik yang menghentikan produksinya.
"Namun, dengan jatuhnya sektor pertambangan saat ini akibat penurunan harga komoditas mineral dan batu bara, bisa membantu kurangnya pasokan alat berat meski tidak signifikan," pungkasnya.
(dna/rrd)
