"Sudah banyak yang menyoroti anggaran pemerintah yang selalu tertumpuk di akhir tahun, tapi selalu terjadi. Padahal aktivitas seperti itu rawan akan korupsi dan kerugian negara," tegasnya dalam rapat kerja (raker) di Auditorium Gedung BPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Harry mencatat, pada kuartal I dan II biasanya realisasi anggaran hanya berkisar 15-20%. Kemudian pada kuartal III realisasinya langsung melejit sampai 30%. Pada kuartal IV bisa menembus 50%.
"Jadi memang ini adalah gejala laporan keuangan yang terjadi," ujarnya.
Bila dibagi dalam jenis belanja, Harry menyebut permasalahannya terjadi pada belanja modal. Sedangkan untuk belanja pegawai dan barang cenderung lebih baik.
"Kalau pegawai dan barang masuk dalam kelompok rutin dan terikat. Jadi untuk seluruh kuartal sama," terang Harry.
Dengan demikian, lanjut Harry, diperlukan fokus dari BPK untuk mengaudit persoalan tersebut. Tentunya juga harus dilengkapi dengan rekomendasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah.
"Apa ini ada masalah, kita harus lihat. Mungkin nanti perlu ada aturan khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Nanti kita lihat," tuturnya.
(mkl/hds)
