"Kita dirampok 3 juta ton ikan per tahun," tegas Susi, saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Besarnya potensi ikan Indonesia yang dicuri negara lain, membuat pengawasan mutlak harus dilakukan. Susi meminta pemerintah tidak hitung-hitungan berapa ongkos yang dikeluarkan untuk mengawasi luasnya laut Indonesia.
"Rp 1 triliun pun bagi kedaulatan negara tidak boleh dihitung. Tidak boleh hitung juga rugi untung. Kita bukan merah putih lagi jiwanya kalau begitu. Kedaulatan negara priceless (tak bernilai)," kata Susi dengan nada tinggi.
Besarnya ongkos pengawasan yang dikeluarkan selama ini jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan nilai kerugian negara akibat illegal fishing per tahun yang mencapai Rp 300 triliun.
"It's priceless. Rp 300 triliun per tahun bayangkan. Rp 100 juta (sekali pengawasan) berbanding Rp 300 triliun is nothing. So please ini bukan hanya perang KKP saja, tetapi sudah persoalan kedaulatan negara," tandas Susi kembali dengan nada tinggi.
(wij/dnl)
